Hiwapa Desak Pemkab Sumedang Bayar Ganti Rugi HGB

0
11

KOTA – Pedagang pasar yang tergabung dalam Himpunan Warga Pasar (Hiwapa) Sandang Sumedang mendesak Pemkab Sumedang membayar ganti rugi kepemilikan hak guna bangun (HGB) kios milik mereka yang dibongkar saat revitalisasi pembangunan Pasar Sandang tempo lalu.
Desakan tersebut berdasar atas dimenangkannya gugatan sembilan pemilik kios oleh Mahkamah Agung pada surat hasil Putusan Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor  Putusan : 1928 K / Pdt / 2018.
Dalam putusan itu, pihak tergugat dalam hal ini Pemkab Sumedang dan pengembang wajib membayar ganti rugi HGB kios kepada pedagang.
“Kita tak akan menyerah memperjuangkan nasib pedagang yang belum mendapat keadilan,” ujar Ketua Hiwapa Asep Rohmat saat melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung Negara, Senin (24/6).
Asep menyebutkan, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekitar 80 orang PKL Jl Tampomas tersebut mengindikasikan masih adanya persoalan dampak dari revitalisasi Pasar Sandang Sumedang. Diantaranya, belum terakomodirnya aspirasi PKL Jalan Tampomas.
Pihaknya, kata Asep, mendesak pemerintah daerah tunduk atas hukum setelah dikabulkannya aspirasi warga pasar terkait kepemilikan HGB oleh Mahkamah Agung. Sehingga, yang tergugat dalam dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti rugi HGB kepada pedagang pemilik HGB
“Kami juga ingin Pemda dan pengembang diberikan sangsi hukum dan harus mengganti rugi pada pemilik HGB yang telah kiosnya dibongkar saat pembangunan revitalisasi pasar,” tuturnya.
Selain itu, pedagang juga meminta pihak terkait, menuntaskan persoalan dampak ekonomi yang dirasakan PKL Jl Tampomas yang sulit berdagang dengan tenang.
Tidak mendapat tanggapan di Gedung Negara massa aksi bergerak ke Kantor DPRD Sumedang Jl Soeriatmadja pukul 09.55. Namun, setelah diketahui tak ada anggota DPRD yang ada di kantor akhirnya massa Hiwapa bergerak ke Kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Jl Prabu Gajah Agung pada pukul 10.30.
Setelah melakukan orasi, pada pukul 10.50 perwakilan Hiwapa sebanyak 10 orang akhirnya diterima oleh Asda 2 Endah Kusyaman, Kasubag Humas Setda Asep Tatang Sujana dan Tim Hukum Setda Rizal.
Endah Kusyaman menyampaikan adanya aspirasi pedagang akan menindaklanjuti persoalan tersebut.
Pihak Pemkab Sumedang sendiri sudah menerima salinan putusan MK. Surat putusan dari MA baru diterima dalam minggu ini dan akan dibahas oleh tim hukum Setda Kabupaten Sumedang.
“Langkah Pemda pada bagian hukum akan melakukan langkah hukum yakni peninjauan kembali (PK).  Karena PK bisa merubah hasil putusan MA. Dengan demikian kebijakan kuasa hukum Pemkab penyelesaian perselisihan gugatan Hiwapa harus menunggu hasil PK,” ungkapnya.
Setelah melakukan audensi kedua belah pihak akhirnya bersepakat untuk saling mencari solusi terbaik.
“Akan kami sampaikan kepada bupati agar ada solusi,” ucapnya. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here