2018, APBN untuk Jabar Rp110,274 Triliun

0
131
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, usai menyerahkan DIPA dan Dana Transfer ke Daerah serta Dana Desa Tahun 2018 kepada Bupati/Walikota, serta Para Pimpinan Satuan Kerja Pusat dan Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (19/12).* humas jabar

BANDUNG, (TOPIK1.com) — Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Transfer ke Daerah serta Dana Desa Tahun 2018 kepada Bupati/Walikota, serta Para Pimpinan Satuan Kerja Pusat dan Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (19/12).

Dengan diserahkannya DIPA dan Dana Transfer ke Daerah serta Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tersebut, Gubernur Aher berharap pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata, dan memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang lebih besar kepada pembangunan perekonomian kita.

“Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah,” kata Aher.

Aher menuturkan, DIPA memiliki informasi yang komprehensif mengenai outcome dan output yang menjadi target masing-masing kementerian/lembaga sesuai dengan rencana kerja pemerintah dan prioritas pembangunan nasional, indikator kinerja dari setiap kementerian/lembaga, dan besaran alokasinya.

Untuk tahun 2018, dana APBN yang mengalir ke provinsi/kabupaten/kota Jawa Barat direncanakan sebesar Rp110,274 triliun lebih, terdiri atas dana transfer dan dana desa sebesar Rp66.52 triliun dan dana yang melalui kementerian/lembaga di wilayah Jabar sebesar Rp43.748 triliun.

Rincian Dana Transfer dan Dana Desa adalah DAU sebesar Rp34.413 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sesesar Rp6,086 triliun, DAK Rp20.620 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp582 miliar, dan Dana Desa Rp4,823 triliun.

Untuk Pagu DIPA rinciannya terdiri atas Alokasi Kantor Pusat/Vertikal sebesar Rp12,152 triliun, Kantor Daerah sebesar Rp30,434 triliun, Dekonsentrasi sebesar Rp411,415 miliar, Tugas Pembantuan Rp746,190 miliar, dan Urusan Bersama sebesar Rp4,337 miliar.

Gubernur Aher pun mengatakan anggaran transfer ke daerah melalui DAU, DAK, DBH, dan Dana Desa tahun 2018, diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, serta menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Selain itu, sebut Aher, sebagaimana arahan Presiden, Dana Desa dapat digunakan secara swakelola melalui program padat karya di setiap daerah. Adapun anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 mencapai jumlah Rp66,52 triliun yang disebar ke seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat.

“Hal ini menunjukkan komitmen desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana visi pembangunan yang tertuang dalam Nawa Cita,” kata Aher.

Secara khusus kepada para bupati/walikota di wilayah Provinsi Jabar, Gubernur Aher berpesan supaya sesegera mungkin menyampaikan DIPA APBN dan melakukan koordinasi kepada perangkat daerah di wilayahnya masing-masing.

Aher meminta agar DIPA tersebut menjadi dasar untuk mensinkronkan pelaksanaan anggaran, baik yang didanai dari APBN maupun dari APBD.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar, Yuniar Yanuar Rasyid, menuturkan dengan penyerahan dokumen anggaran tahun 2018 yang dilakukan pada menjelang akhir tahun 2017 ini, Kementerian Keuangan mendorong Bupati/Walikota dan Satuan Kerja Pemerintah Pusat, agar dapat segera memulai pelaksanaan program dan kegiatan pada awal tahun 2018.

“Hal ini dimaksudkan agar aspek kualitas pemerintahanan, pelayanan umum dan pembangunan dapat pula segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas secara lebih dini di wilayah masing-masing,” kata Yuniar.

Sebagaimana pengelolaan APBN di tingkat pusat, APBN 2018 untuk wilayah Provinsi Jabar juga disusun dengan lebih realistis, kredibel, dan efisien, agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi instrumen untuk mengatasi pengangguran, memperluas kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.* caca

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here