Polda Jabar Gelar Apel Besar Tiga Pilar dan BA Pulbaket Polsek dalam rangka Pengamanan Dana Desa dan Pilkada Serentak 2018

0
295
Suasana Apel besar tiga pilar dalam rangka pengamanan pilkada dan dana desa yang diselenggarakan oleh Polda Jabar di Graha Batununggal Kota Bandung Kamis (2/11) lalu.

BANDUNG, TOPIKSATU.com – Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan tahun depan merupakan titik rawan yang dikhawatirkan akan terjadi gangguan keamanan di Jawa barat. Dimana masyarakat akan terkotak-kotak sesuai jumlah calon yang akan maju pada perhelatan demokrasi tersebut baik tingkat kota/ kaputaten maupun tingkat regional.

Hal ini merupakan keniscayaan karena perbedaan pilihan dibolehkan oleh sistem pemerintahan dan dilindungi oleh undang-undang di negara demokrasi seperti Indonesia. Oleh karena itu Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan BA Pulbaket Polsek diharapkan peran sertanya untuk mencegah secara dini potensi konflik sekecil apapun.

Hal ini merupakan salah satu arahan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto saat Apel Besar Tiga Pilar dan BA Pulbaket Polsek dalam rangka Pengamanan Dana Desa dan Pilkada Serentak 2018 di Graha Batununggal Indah, Kota Bandung, Kamis (2/11) lalu.

Salah satu pemicu konflik yang harus diwaspadai adalah praktik politik uang, lanjut Kapolda. Demografi penduduk di Jawa Barat digambarkan seperti piramida, di mana masyarakat kecil berada di posisi bawah dengan jumlah yang banyak. Dalam Pilkada serentak yang berlangsung di 16 kota/kabupaten dan Pilgub Jabar tahun 2018, wilayah Jabar memiliki Daftar Pemilik Tetap (DPT) sebanyak 33 juta pemilih.

“Praktik politik uang masih sangat rawan terjadi saat pilkada nanti. Artinya potensi konflik pun besar kemungkinan muncul. Ini tugas Bhabinkamtibmas melakukan cegah dini semua potensi konflik sekecil apapun,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Agung meminta masyarakat untuk melewati semua tahapan pilkada serentak dan Pilgub Jabar 2018 dengan kondusif dan tenang, meski situasi politik meningkat.

“Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bakal memecah belah masyarakat. Tidak boleh memobilisasi masa untuk tindakan anarkis kampanye”,tandasnya. Di Polda Jabar terdapat 4.000 lebih Bhabinkamtibmas. Jumlah itu tak sebanding dengan jumlah desa di Jabar sebanyak 5.000 lebih desa.

Karena itu, ada satu Bhabinkamtibmas yang bertugas untuk dua-tiga desa. Meski begitu, Bhabinkamtibmas harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik terutama dalam mengawal pilkada dan penggunaan dana desa.

“Tugas mengawal dana desa ini akan ada evaluasi tetapi tidak harus rapat. Lewat video conference (VC) juga bisa. Kalau ada permasalahan (dalam pengelolaan dana desa) yang harus kami bantu ya dibantu. Ajari kepala desa agar anggaran terserap dengan benar. Kalau ada temuan tindakannya lebih ke preventif, mengingatkan dan membantu. Ada anggota yang main mata, bersongkongkol, saya proses,” sebut Kapolda. (Yusman)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here